INDRIA FEBRIANSYAH: DEMI MANDAT RAKYAT, DUKUNGAN KEPADA PRESIDEN PRABOWO TETAP TEGUH! TUNTASKAN EVALUASI DAN LAKUKAN RESHUFFLE PEJABAT!

Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI)
Inisiator Forum Komunikasi Nasional – 08 (FKN-08)

Jakarta, 4 November 2026

Kami adalah barisan relawan yang sejak awal berdiri teguh mendukung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan tersebut bukan dukungan tanpa nalar, bukan pula loyalitas buta yang memilih diam ketika pemerintahan menghadapi persoalan.

Justru karena kami menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengingatkan, memberikan masukan, menyampaikan kritik, dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di atas rel perjuangan rakyat.

Kami ingin menegaskan bahwa dukungan kami kepada Presiden Prabowo Subianto tidak berubah. Namun, dukungan itu harus dibarengi keberanian untuk mengingatkan siapa pun yang berpotensi menghambat keberhasilan pemerintahan beliau.

SERUAN IRMPSI SEJAK 29 AGUSTUS 2025 JANGAN DIABAIKAN!

Pada 29 Agustus 2025, Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo Se-Indonesia (IRMPSI) telah menyampaikan seruan agar Presiden Prabowo melakukan evaluasi dan penyegaran terhadap sejumlah pejabat strategis pemerintahan.

Seruan tersebut bukan muncul secara tiba-tiba. Itu merupakan bentuk kepedulian relawan terhadap arah pemerintahan, efektivitas kabinet, dan harapan rakyat yang telah memberikan mandat kepada Presiden Prabowo.

Pemberitaan mengenai seruan tersebut dapat dibaca melalui KITABARU:

Sumber: KITABARU – Relawan Prabowo Desak Reshufle Kabinet, 29 Agustus 2026

Adapun nama-nama yang menjadi perhatian dalam daftar evaluasi saat itu meliputi:

1. Menteri Dalam Negeri – Tito Karnavian.
2. Kapolri saat itu – Listyo Sigit Prabowo.
3. Menteri Keuangan – Sri Mulyani.
4. Menteri BUMN – Erick Thohir.
5. Menteri Investasi dan Hilirisasi – Rosan Perkasa Roeslani.
6. Menteri ESDM – Bahlil Lahadalia.
7. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Agus Andrianto.
8. Menko Bidang Pangan – Zulkifli Hasan.
9. Menteri Kesehatan – Budi Gunadi Sadikin.
10. Menteri Kehutanan – Raja Juli Antoni.
11. Menteri ATR/BPN – Nusron Wahid.
12. Wakil Menteri Kebudayaan – Giring Ganesha.
13. Komisaris Independen PTPN – Tsamara Amany.
14. Komisaris MIND ID – Grace Natalie.
15. Komisaris PLN Nusantara Power – Ade Armando.
16. Komisaris Pertamina – Condro Kirono.
17. Komisaris Independen ID FOOD – Silfester Matutina.
18. Kepala BGN – Dadang Hidayana.

Daftar tersebut merupakan daftar yang pernah menjadi sorotan dalam seruan evaluasi IRMPSI pada 2025, bukan pernyataan bahwa seluruh nama tersebut saat ini masih menduduki jabatan yang sama atau terbukti melakukan pelanggaran.

PERGANTIAN BEBERAPA PEJABAT BUKAN BERARTI EVALUASI SELESAI

Memang benar, sejumlah nama telah bergeser dari posisinya melalui perubahan kabinet dan pergantian jabatan. Namun, kami memandang bahwa evaluasi tidak boleh berhenti hanya karena terjadi pergantian beberapa figur.

Persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang duduk di kursi jabatan, melainkan bagaimana integritas, kapasitas, profesionalitas, dan keberpihakan mereka terhadap kepentingan rakyat.

Kami meminta Presiden Prabowo untuk kembali melihat daftar evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan politik dan kelembagaan. Termasuk mengevaluasi siapa pun yang kini menduduki posisi strategis, baik nama lama maupun nama baru.

Jangan sampai reshuffle hanya menjadi pertukaran kursi antarkelompok elite. Yang dibutuhkan Indonesia adalah pembenahan nyata, bukan sekadar perubahan susunan jabatan.

Presiden membutuhkan pembantu yang bekerja untuk keberhasilan program pemerintah, bukan pejabat yang justru membangun kekuasaan dan kepentingannya sendiri.

DUGAAN PENYADAPAN ILEGAL: KEAMANAN PRESIDEN DAN KEDAULATAN NEGARA HARUS DIUTAMAKAN

Keprihatinan kami semakin besar ketika muncul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.

Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut keamanan kepala negara, kehormatan lembaga kepresidenan, perlindungan komunikasi kenegaraan, serta kedaulatan Indonesia.

Kami meminta agar dugaan tersebut diusut secara independen, transparan, dan profesional.

Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga tidak boleh ditempatkan di luar jangkauan pemeriksaan apabila terdapat bukti yang relevan. Namun, kami tegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal maupun dugaan makar tidak boleh dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum dibuktikan melalui proses yang sah.

Tidak boleh ada kekebalan hukum karena pangkat, jabatan, kedekatan dengan kekuasaan, maupun pengaruh politik.

Negara hukum harus berdiri di atas semua kepentingan pribadi dan kelompok.

JANGAN BIARKAN PRESIDEN TERPUTUS DARI SUARA RAKYAT DAN RELAWANNYA

Kami melihat adanya persoalan serius ketika komunikasi antara rakyat, relawan, dan Presiden tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Presiden Prabowo mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Karena itu, beliau harus memperoleh informasi yang utuh, jujur, dan tidak disaring hanya berdasarkan kepentingan orang-orang di sekelilingnya.

Relawan yang sejak awal berjuang tidak boleh hanya dibutuhkan ketika pemilihan presiden berlangsung, kemudian dilupakan setelah kekuasaan diperoleh.

Kami tidak meminta keistimewaan. Kami tidak meminta jabatan. Kami meminta ruang komunikasi yang terbuka agar aspirasi, kritik, gagasan, dan keresahan rakyat dapat sampai kepada Presiden.

Jangan sampai Presiden hanya mendengar suara elite, sementara suara masyarakat dan relawan yang ikut mengantarkan kemenangan justru kehilangan akses.

Mandat rakyat bukan milik kelompok tertentu. Kemenangan Presiden Prabowo bukan tiket bagi siapa pun untuk membangun kekuasaan pribadi.

ENAM SERUAN KEPADA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

Demi menjaga keberhasilan pemerintahan dan mempertahankan kepercayaan rakyat, kami menyampaikan enam masukan:

1. TUNTASKAN EVALUASI KABINET. Jadikan daftar yang pernah disampaikan IRMPSI pada 29 Agustus 2025 sebagai salah satu bahan evaluasi, serta lakukan penilaian terhadap seluruh pejabat strategis berdasarkan kinerja dan integritas.
2. LAKUKAN RESHUFFLE SECARA TEGAS DAN BERPRINSIP. Jangan hanya mempertukarkan jabatan di antara kelompok elite. Utamakan profesionalitas, kapasitas, dan keberpihakan kepada rakyat.
3. USUT DUGAAN PENYADAPAN ILEGAL. Perintahkan pemeriksaan independen terhadap dugaan penyadapan yang menyangkut keamanan Presiden dan kepentingan negara.
4. TEGAKKAN HUKUM TANPA PANDANG BULU. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
5. BUKA SALURAN ASPIRASI RESMI BAGI RELAWAN. Bangun komunikasi langsung dan berkelanjutan agar Presiden tidak kehilangan hubungan dengan rakyat dan elemen pendukungnya.
6. BERSIHKAN SUMBATAN INFORMASI DAN KEPENTINGAN KELOMPOK. Pastikan setiap kebijakan dan informasi yang sampai kepada Presiden benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan, bukan kepentingan segelintir orang.

DUKUNGAN KAMI TETAP TEGUH, PENGAWALAN KAMI TIDAK AKAN BERHENTI!

Kepada seluruh kawan seperjuangan, kami ingin menyampaikan bahwa mendukung Presiden Prabowo bukan berarti harus membenarkan seluruh tindakan orang-orang di sekelilingnya.

Loyalitas sejati adalah keberanian untuk mengingatkan ketika ada yang keliru, keberanian menyampaikan kritik ketika ada yang menyimpang, dan keberanian mempertahankan cita-cita perjuangan ketika kepentingan kelompok mulai menguasai jalannya pemerintahan.

Kami tetap berdiri teguh mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Asta Cita, memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tetapi kami juga mengingatkan: jangan biarkan perjuangan rakyat berhenti hanya pada kemenangan politik. Jangan biarkan mandat rakyat berubah menjadi kekuasaan segelintir elite.

NASIONALISME HARUS MENANG ATAS OLIGARKI!

KEPENTINGAN RAKYAT HARUS MENANG ATAS KEPENTINGAN KELOMPOK!

NEGARA HUKUM HARUS MENANG ATAS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN!

PRESIDEN HARUS TETAP TERHUBUNG DENGAN RAKYAT!

Kami mendukung Presiden Prabowo. Kami mengawal pemerintahannya. Kami mengingatkan siapa pun yang berada di sekelilingnya agar tidak menyimpangkan mandat rakyat.

TUNTASKAN EVALUASI! LAKUKAN RESHUFFLE! BUKA RUANG ASPIRASI! JAGA MARWAH PRESIDEN PRABOWO DAN KEDAULATAN NEGARA!

INDRIA FEBRIANSYAH, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI)
Inisiator Forum Komunikasi Nasional – 08 (Tim Redaksi/ Tim Redaksi/FKN-08)