BBM Langka di Sumba Barat Daya khusus Di Kodi: Harga Pertalite Tembus Rp50.000 Per Liter-60.000,Aktivis mempertanyakan Kerja 35 Anggota DPRD,Hingga Warga Menggunakan Kuda sebagai Alat Transfortasi Tradiosinal
Sumba Barat Daya(Kodi) News.Tv.alqodi.Nusantara.comRabu 28/10/2026 , pulau sumba Dari dahulu memang tak kekurangan alat transfortasi tradisional yakni kuda,pada pantauan media beberapa staf pengajar ada yang gunakan kuda sebagai alat untuk berangkat kerja.
Beberapa instansi lain sebagai lambang protes mereka kembali ke alat transfortasi tradisonal,ada juga yang memang kelihatan spidometer bensin tidak terlihat menyala akhir nya asik pacu motor namun ditengah jalan motor yang perintah manusia,jawaban diam nya 1000 bahasa tiap hari engkau tumpangi aku tapi sekarang dorong aku haus mas,kabani ujar motor tersebut.
Berdasarkan tinjauan lapangan wilayah kodi,Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda wilayah kodi dan sekitar Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kian menghimpit aktivitas perekonomian masyarakat.
Di tengah terbatasnya ketersediaan di tingkat penyalur resmi, harga jual Pertalite eceran di tingkat pengecer melonjak drastis hingga mencapai Rp50.000-60.000 per liter.
Kondisi tersebut memaksa warga merogoh kocek alias Dompet bocor, lebih dalam demi memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan bermotor untuk bekerja, berdagang, dan mobilitas sehari-hari.
Warga masyarakat yang terpaksa mencari bensin siang dan malam hari hingga hari akhirnya terjebak pada harga eceran yang melambung tinggi.
Lonjakan harga yang bersamaan dengan kelangkaan ini memicu kecurigaan publik terhadap celah distribusi.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Sumba barat Daya agar segera atasi kelangkahan BBM ink ,dibalik itu memang ibu Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) menyeluruh terhadap rantai pasok BBM,dibeberapa SPBU,agar kelangkahan ini menjadi perhatian kedepan dan selalu dikontrol
Harapan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten sumba barat daya harus turun langsung melakukan sidak secara teliti secara rutinitas dan Periksa pasokan BBM dari hulu sampai hilir, mulai dari distribusi, penyaluran ke SPBU, sampai penjualan eceran.”
“Jangan hanya membuat agenda seremonial saat jam dinas, sementara masyarakat kesulitan mendapatkan bensin pada siang,sore dan malam hari,”
Beberapa dunia maya di facebook,berita,dan beberapa media mengutarakan keluhan bahan bakar,bahkan salah satu,aktivis politik dan tokoh masyarakat Fredi Malo mempertanyakan kerja 35 Anggota DPRD.
Dibalik itu beberapa instansi harus bertanggung jawab
kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) melibatkan beberapa lembaga pemerintah, kementerian, serta badan usaha yang memiliki kewenangan operasional dan pengawasan:
- PT Pertamina (Persero): Sebagai badan usaha milik negara yang diberi kewenangan mengurus distribusi dan penyediaan stok BBM, Pertamina bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran pasokan, ketersediaan stok, dan manajemen distribusi ke SPBU.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Melalui Menteri ESDM dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), kementerian ini bertanggung jawab dalam membuat kebijakan, mengatur kuota BBM (terutama BBM subsidi), serta melakukan pengawasan makro terhadap ketersediaan energi nasional.
- BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi): Bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM serta penetapan kuota untuk setiap wilayah.
- Pemerintah Daerah (Pemda) & Dinas Terkait: Memiliki tanggung jawab dalam hal koordinasi lapangan, pengawasan distribusi di tingkat lokal, serta membantu menyampaikan kondisi riil kebutuhan masyarakat kepada pemerintah pusat.
- Aparat Kepolisian: Berperan dalam pengamanan distribusi SPBU serta penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran seperti penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
- DPR RI (Komisi XII): Melalui fungsi pengawasan, DPR berwenang memanggil pihak terkait (seperti Pertamina dan BPH Migas) untuk meminta pertanggungjawaban, evaluasi, serta transparansi penyebab terjadinya kelangkaan.
Kesimpulan nya masyarakat mempertanyakkan hasil kerja instansi terkait(Tim redaksi)